Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi bersama tim saat meninjau pasokan bahan baku pembuatan gula putih di PT. Gula Putih Mataram Lampung, Lampung Tengah, kamis (23/11/2023). Foto: Nadya/nr

PARLEMENTARIA, Lampung Tengah – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Komisi VII DPR RI meninjau pasokan bahan baku pembuatan gula putih di PT. Gula Putih Mataram Lampung. Hal itu mengingat menjelang Nataru, harga gula sudah perlahan mengalami kenaikan, sehingga Komisi VII ingin memastikan pasokan kepada masyarakat tetap aman terkendali. 

"Kita ingin memastikan pasokan produksi gula, karena kita tahu bahwa dalam waktu dekat kita akan menghadapi tahun baru dan juga natal. Kita ingin memastikan pasokan gula untuk masyarakat tidak terkendala. Kita melihat bahwa sekarang juga sudah terjadi kenaikan harga secara perlahan sudah naik, kita ingin bahwa industri-industri gula ini memastikan bahan bakunya tersedia," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi pada Parlementaria di Lampung Tengah, kamis (23/11/2023). 

Bambang juga melanjutkan, bahwa sesuai paparan, PT. Gula Putih Mataram masih memiliki cukup pasokan meskipun terkendala musim kemarau yang berkepanjangan. 

"Dan alhamdulillah tadi kita mendapat pemaparan dari PT Gulaku ini, bahwa mereka pasokannya masih bagus masih tercukupi walaupun di tengah musim kemarau yang berkepanjangan," tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

PT SGC mendapatkan konsesi lahan dari Pemerintah yang sangat luas ntuk memproduksi gula. Namun, hal itu dinilai belum termanfaatkan secara optimal. Padahal, hal itu dapat untuk menambah pasokan bahan baku gula untuk menekan harga

Selain itu, Bambang juga menyoroti lahan HGU yang dimiliki PT. Sugar Group Company sebesar 116 ribu hektar yang masih belum maksimal penggunaannya. Ke depan Bambang berharap pihak PT. SGC dapat memberikan peta penggunaan lahan mana saja yang sudah dimanfaatkan, untuk memastikan konsesi yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia. 

"Kita negara tidak ingin ya dalam memberikan konsesi yang begitu besar, tapi tidak ditingkatkan pemanfaatannya semaksimal mungkin. Karena asas memberikan konsesi kepada dunia usaha itu ada lebih memiliki nilai manfaat yang lebih luas kepada masyarakat," ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Bambang juga akan menjembatani persoalan keberatan klaim lahan yang diadukan masyarakat terhadap lahan HGU tersebut, agar semua dapat diselesaikan. 

Sementara terkait penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) di PT. GPM Lampung sendiri, teknologi yang digunakan sudah EBT. Terlebih, perusahaan ini juga memproduksi Etanol, di mana etanol ini nantinya dapat menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil seperti bensin dan lainnya. 

Terakhir, Bambang juga menyoroti Provinsi Lampung yang merupakan daerah penghasil tebu terbesar kedua di Indonesia. Hal ini menjadi penyebab perusahaan PT. SGC atau PT. GPM yang dikunjungi merupakan salah satu perusahaan gula terbesar yang tidak melakukan impor gula, mengingat mereka memiliki lahan perkebunan tebu tersendiri. Hal inilah yang menjadi harapan Komisi VII, agar perusahaan lain dapat meniru perusahan PT. GPM Lampung tersebut. 

"Kita tahu lahan di Lampung ini adalah memang lahan yang produktif untuk tanaman tebu. Inilah kenapa Gulaku ini adalah salah satu perusahaan gula yang tidak melakukan impor sugar karena memang sudah diberikan konsesibesar dan mereka juga memang memiliki kebun tebu. Kita berharap banyak pabrik-pabrik gula lain juga mengikuti, walaupun kita tahu tidak semua wilayah bisa dengan mudah ditanami tebu, ya kalau sepengetahuan saya ya sekitar Lampung Jawa Timur itu masih produktif untuk tanaman tebu," tutupnya. (ndy/rdn)